BUKU I NORMA-NORMA UMUM
Kan. 1 - Kanon-kanon Kitab Hukum ini berlaku hanya untuk
Gereja Latin.
Kan. 2 - Pada umumnya Kitab Hukum tidak menentukan ritus
yang harus ditepati dalam perayaan-perayaan liturgis; karena itu, undang-undang
liturgis yang berlaku sampai sekarang tetap mempunyai kekuatan hukum, kecuali
kalau ada yang bertentangan dengan kanon-kanon Kitab Hukum ini.
Kan. 3 - Kanon-kanon Kitab Hukum ini tidak menghapus
seluruhnya atau sebagian perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh Takhta
Apostolik dengan negara atau masyarakat politik lain. Karena itu,
perjanjian-perjanjian tersebut masih tetap berlaku seperti sekarang, walaupun
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kitab Hukum ini.
Kan. 4 - Hak-hak yang telah diperoleh tetap utuh; demikian
juga privilegi-privilegi yang sampai sekarang diberikan Takhta Apostolik kepada
perorangan atau badan hukum dan yang masih berlaku serta tidak dicabut, kecuali
dengan jelas dicabut oleh kanon-kanon Kitab Hukum ini.
Kan. 5 - § 1. Kebiasaan-kebiasaan, baik universal maupun
partikular, yang berlaku sampai sekarang dan bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan kanon-kanon ini serta ditolak oleh kanon-kanon Kitab Hukum
ini, dinyatakan hapus sama sekali dan selanjutnya jangan dibiarkan hidup
kembali; juga yang lain-lain hendaknya dinyatakan hapus, kecuali Kitab Hukum
ini dengan jelas menyatakan lain, atau sudah berumur lebih dari seratus tahun,
atau tidak diingat lagi awalmulanya, yang menurut penilaian Ordinaris dapat
dibiarkan, mengingat keadaan tempat dan orang-orangnya, tidak dapat ditiadakan.
§ 2. Kebiasaan-kebiasaan di luar hukum yang berlaku sampai
sekarang, baik universal maupun partikular, tetap berlaku.
Kan. 6 - § 1. Dengan berlakunya Kitab Hukum ini dihapuslah
seluruh-nya:
1° Kitab Hukum Kanonik yang diundangkan pada tahun 1917;
2° juga undang-undang, baik universal maupun partikular,
yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kitab Hukum ini, kecuali mengenai
undang-undang partikular dengan jelas ditentukan lain;
3° hukum pidana apapun, baik universal maupun partikular,
yang dikeluarkan Takhta Apostolik, kecuali dimasukkan dalam Kitab Hukum ini;
4° juga undang-undang disipliner universal lain, yang
bahannya secara menyeluruh telah diatur oleh Kitab Hukum ini.
§ 2. Kanon-kanon Kitab Hukum ini, sejauh diambil dari hukum
lama, harus ditafsirkan menurut tradisi kanonik.
JUDUL I UNDANG-UNDANG GEREJAWI
Kan. 7 - Undang-undang mulai ada pada saat diundangkan.
Kan. 8 - § 1. Undang-undang gerejawi universal diundangkan
dengan diterbitkannya dalam lembaran Acta Apostolicae Sedis, kecuali untuk
kasus tertentu cara pengundangannya ditentukan lain. Undang-undang itu baru
mulai mempunyai kekuatan setelah tiga bulan, terhitung dari tanggal yang
tercatat pada nomor Acta itu, kecuali dari hakikatnya serta merta mengikat atau
dalam undang-undang itu sendiri secara khusus dan jelas ditentukan masa
tenggang yang lebih pendek atau lebih panjang.
§ 2. Undang-undang partikular diundangkan dengan cara yang
ditentukan oleh pembuat undang-undang itu dan mulai mewajibkan setelah satu
bulan, terhitung dari hari pengundangannya, kecuali dalam undang-undang itu
sendiri ditentukan batas waktu yang lain.
Kan. 9 - Undang-undang berlaku mengenai hal-hal yang akan
datang dan tidak mengenai hal-hal yang sudah lewat, kecuali disebut jelas-jelas
di dalamnya bahwa berlaku juga untuk hal-hal yang sudah lewat.
Kan. 10 - Yang harus dipandang sebagai undang-undang yang
menjadikan-tindakan-tidak-sah (lex irritans) atau menjadikan-orang-tidak-mampu
(lex inhabilitans), hanyalah undang-undang yang menen-tukan dengan jelas, bahwa
tindakan tidak sah atau orang tidak mampu.
Kan. 11 - Yang terikat oleh undang-undang yang semata-mata
gerejawi ialah orang yang dibaptis di dalam Gereja katolik atau diterima di
dalamnya, dan yang menggunakan akal-budinya dengan cukup, dan jika dalam hukum
dengan jelas tidak ditentukan lain, telah berumur genap tujuh tahun.
Kan. 12 - § 1. Undang-undang universal mengikat di mana saja
semua orang baginya undang-undang itu dibuat.
§ 2. Namun, dari undang-undang universal yang tidak berlaku
di wilayah tertentu, dibebaskan semua orang yang sedang berada di wilayah itu.
§ 3. Undang-undang yang dibuat untuk wilayah tertentu,
mengikat mereka, yang baginya undang-undang itu dibuat, dan yang mempunyai
domisili atau kuasi-domisili di tempat tersebut, dan serentak sedang berada di
situ, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 13.
Kan. 13 - § 1. Undang-undang partikular tidak diandaikan
bersifat personal melainkan teritorial, kecuali ditentukan lain.
§ 2. Para pendatang tidak terikat:
1° oleh undang-undang partikular wilayah sendiri selama
mereka tidak berada di tempat, kecuali pelanggarannya menyebabkan kerugian di
wilayah sendiri atau undang-undang itu bersifat personal;
2° oleh undang -undang wilayah tempat mereka berada, kecuali
yang mengenai tata-tertib umum atau yang menentukan formalitas untuk tindakan
tertentu atau yang mengenai benda tak-bergerak di wilayah itu.
§ 3. Pengembara terikat oleh undang-undang baik universal
maupun partikular, yang berlaku di wilayah tempat mereka berada.
Kan. 14 - Undang-undang, juga yang menjadikan-tindakan-tidak
sah atau menjadikan-orang-tidak-mampu, tidak mewajibkan kalau ada keraguan
hukum; kalau ada keraguan fakta, Ordinaris dapat memberi dispensasi dari
padanya, asalkan mengenai dispensasi yang direservasi, biasa diberikan oleh
kuasa yang mereservasi.
Kan. 15 - § 1. Ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai
undang- undang yang-menjadikan-tindakan-tidak-sah atau yang menjadikan
orang-tidak-mampu, tidak mencegah akibatnya, kecuali dengan jelas dinyatakan
lain.
§ 2. Adanya ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai
Undang-undang, hukuman atau mengenai fakta dirinya sendiri, atau fakta tentang
orang lain yang diketahui umum, tidak diandaikan; sedangkan fakta tentang orang
lain yang tidak diketahui umum diandaikan, sampai terbukti kebalikannya.
Kan. 16 - § 1. Undang-undang ditafsirkan secara otentik oleh
pembuat undang-undang dan oleh orang yang diberi kuasa olehnya untuk
menafsirkan secara otentik.
§ 2. Penafsiran otentik yang diberikan dalam bentuk
Undang-undang mempunyai kekuatan yang sama seperti undang-undang itu sendiri
dan harus diundangkan; kalau hanya menerangkan kata-kata undang-undang, yang
pada dirinya pasti, penafsiran itu berlaku surut; kalau mempersempit,
memperluas, atau memperjelas keraguan Undang-undang, penafsiran tidak berlaku
surut.
§ 3. Namun, penafsiran dalam bentuk putusan pengadilan atau
tindakan administratif dalam kasus tertentu, tidak mempunyai kekuatan
undang-undang dan mengikat hanya orang-orang dan mengenai perkara-perkara yang
bersangkutan.
Kan. 17 - Undang-undang gerejawi harus dimengerti menurut
arti kata-katanya sendiri, dalam teks dan konteksnya; kalau itu tetap meragukan
dan kabur, maka orang harus mengacu pada tempat-tempat yang paralel, kalau ada,
pada tujuan serta hal-ikhwal undang-undang, dan pada maksud pembuat
undang-undang itu.
Kan. 18 - Undang-undang yang menentukan hukuman atau yang
mem-persempit penggunaan bebas hak-hak atau yang memuat pengecualian dari
undang-undang, ditafsirkan secara sempit.
Kan. 19 - Jika mengenai hal tertentu tidak ada ketentuan
jelas dari undang-undang, baik universal maupun partikular, atau tidak ada juga
kebiasaan, maka hal itu, kecuali mengenai hukuman, harus diselesaikan dengan
memperhatikan undang-undang yang diberikan dalam kasus-kasus yang mirip,
prinsip-prinsip yuridis umum yang diterapkan dengan kewajaran kanonik,
yurisprudensi dan praksis Kuria Roma, dan penda-pat yang umum dan tetap dari
para ahli.
Kan. 20 - Undang-undang yang dikeluarkan kemudian menghapus
undang-undang yang sebelumnya, seluruhnya atau sebagian, jika hal itu dikatakan
dengan jelas atau langsung bertentangan dengannya, atau jika undang-undang itu
mengatur kembali seluruh materi undang-undang sebelumnya secara menyeluruh;
tetapi undang-undang universal sama sekali tidak mengurangi hukum partikular
atau khusus, kecuali dengan jelas ditentukan lain dalam hukum.
Kan. 21 - Dalam keraguan, pencabutan undang-undang yang
terdahulu tidak diandaikan, tetapi undang-undang yang kemudian harus dikaitkan
dengan yang terdahulu, dan sedapat mungkin diserasikan dengannya.
Kan. 22 - Undang-undang sipil yang dirujuk oleh hukum Gereja
harus ditepati dengan efek-efek yang sama dalam hukum kanonik, sejauh tidak
bertentangan dengan hukum ilahi, dan tidak ditentukan lain dalam hukum kanonik.
JUDUL II KEBIASAAN
Kan. 23 - Hanyalah kebiasaan yang dimasukkan oleh suatu
kelompok orang beriman mempunyai kekuatan undang-undang, kalau telah disetujui
oleh pembuat undang-undang, menurut norma kanon-kanon berikut.
Kan. 24 - § 1. Tiada kebiasaan dapat memperoleh kekuatan
undang-undang, kalau bertentangan dengan hukum ilahi.
§ 2. Tidak juga dapat memperoleh kekuatan undang-undang
suatu kebiasaan, yang melawan atau yang di luar hukum kanonik, kecuali yang
masuk akal; tetapi suatu kebiasaan yang dengan jelas ditolak dalam hukum,
tidaklah masuk akal.
Kan. 25 - Tak satu kebiasaan pun memperoleh kekuatan
Undang-undang, kecuali dilaksanakan oleh suatu kelompok, yang
sekurang-kurangnya mampu untuk menerima undang-undang, dengan maksud untuk
memasukkannya sebagai hukum.
Kan. 26 - Kecuali disetujui secara khusus oleh pembuat
Undang-undang yang berwenang, suatu kebiasaan yang melawan hukum kanonik yang
berlaku atau yang berada di luar hukum kanonik, hanya memperoleh kekuatan
undang-undang, kalau telah dilaksanakan dengan legitim secara terus-menerus
selama genap tigapuluh tahun; tetapi suatu kebiasaan, yang melawan
undang-undang kanonik dengan klausul yang melarang kebiasaan di masa mendatang,
hanya dapat dipertahankan kalau sudah berumur seratus tahun atau awal-mulanya
tidak diingat lagi.
Kan. 27 - Kebiasaan adalah penafsir yang paling baik dari
Undang-undang.
Kan. 28 - Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 5, kebiasaan,
baik yang melawan maupun yang di luar undang-undang, dicabut melalui suatu
kebiasaan atau undang-undang yang berlawanan; tetapi, kecuali disebut dengan
jelas, undang-undang tidak mencabut suatu kebiasaan yang ber-umur seratus tahun
atau awal-mulanya tidak diingat lagi, dan undang-undang universal tidak
mencabut kebiasaan-kebiasaan partikular.
JUDUL III DEKRET UMUM DAN INSTRUKSI
Kan. 29 - Dekret-dekret umum dengannya pembuat Undang-undang
yang berwenang memberikan aturan-aturan umum bagi suatu kelompok yang mampu
menerima undang-undang, adalah sama dengan undang-undang dan diatur oleh
ketentuan kanon-kanon mengenai undang-undang.
Kan. 30 - Yang mempunyai kuasa eksekutif saja tidak dapat
mengeluar-kan dekret umum seperti yang disebut dalam kan. 29, kecuali dalam
kasus-kasus partikular sesuai dengan norma hukum, kuasa itu dengan jelas
diberikan kepadanya oleh pembuat undang-undang dan syarat-syarat yang
ditentukan dalam pemberian itu ditepati.
Kan. 31 - § 1. Dekret-dekret umum eksekutif, dengannya ditentukan
secara lebih persis cara-cara yang harus dipakai dalam menerapkan undang-undang
atau yang mendesak pelaksanaan Undang-undang, dapat diberikan dalam batas
kewenangannya oleh mereka yang mempunyai kuasa eksekutif.
§ 2. Mengenai pengundangan dan masa tenggang dekret-dekret
yang disebut dalam § 1, hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan kan. 8.
Kan. 32 - Dekret-dekret umum eksekutif mewajibkan mereka
yang terikat oleh undang-undang, yang cara-cara penerapannya ditentukan atau
keharusan pelaksanaannya ditandaskan oleh dekret-dekret itu.
Kan. 33 - § 1. Dekret-dekret umum eksekutif, biarpun
dikeluarkan dalam pedoman-pedoman atau dalam dokumen-dokumen dengan nama lain,
tidak mengurangi undang-undang, dan ketentuan-ketentuannya yang bertentangan
dengan undang-undang tidak mempunyai kekuatan apapun.
§ 2. Dekret-dekret itu berhenti mempunyai kekuatan dengan
dicabutnya secara eksplisit atau implisit oleh otoritas yang berwenang, dan
dengan berhentinya undang-undang, yang pelaksanaannya diatur oleh dekret-dekret
itu, tetapi tidak berhenti dengan berakhirnya hak orang yang menentukan,
kecuali dengan jelas ditentukan kebalikannya.
Kan. 34 - § 1. Instruksi-instruksi, yaitu yang menjelaskan
ketentuan undang-undang serta menjabarkan dan menentukan cara-cara yang harus
ditepati dalam pelaksanaannya, diberikan supaya dipakai oleh mereka yang
bertugas mengusahakan agar undang-undang dilaksanakan dan mewajibkan mereka
dalam pelaksanaan Undang-undang. Instruksi-instruksi itu dikeluarkan dengan
sah, dalam batas kewenangannya, oleh mereka yang mempunyai kuasa eksekutif.
§ 2. Aturan-aturan instruksi tidak mengurangi undang-undang
dan kalau tidak dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang,
tidak mempunyai kekuatan apapun.
§ 3. Instruksi-instruksi berhenti mempunyai kekuatan, tidak
hanya dengan dicabutnya secara eksplisit atau implisit oleh otoritas yang
berwenang yang mengeluarkannya atau oleh atasannya, tetapi juga dengan
berhentinya undang-undang yang dijelaskannya atau yang pelaksanaannya
diperintahkannya.
Dipetik untuk keperluan studi dari Kitab Hukum Kanonik 1983
edisi terjemahan Bahasa Indonesia, KWI 2005.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar