MESIR DALAM KITAB SUCI

 

Suatu peradaban kuno di sepanjang Sungai Nil di Afrika timur laut, dan suatu lambang belenggu dan perbudakan yang kuat di dalam Kitab Suci. Sejarah Mesir sudah lima ribu tahun umurnya, dan bagi sebagaian besar dari keberadaan Israel kehadiran Mesir merupakan bayangan buruk.

      Hingga penaklukan Persia, Mesir diperintah oleh para Firaun, seorang raja-bagaikan dewa yang mempunyai kekuasaan mutlak. Masyarakat dikendalikan dengan ketat sekaligus diatur dengan baik. Orang Mesir terutama sangat piawai memeras tenaga pekerja rodi seperti yang ditunjukkan dalam pembangunan priramida-piramida.

 

I. PEMBABAKAN SEJARAH MESIR

Seorang imam kafir dari Mesir yang bernama Manetho pada abad ketiga SM menulis suatu sejarah Mesir yang masih bertahan dalam rupa fragmen-fragmen dan berbagai ikhtisar. Pembabakan yang dibuatnya atas sejarah Mesir, dengan berbagai tambahan dan perubahan, menjadi dasar yang berguna bagi para ahli sekarang:

Masa Pra Sejarah – Pra Dinasti (10.000 – 3300 SM).

Masa Kuno – Dinasti 1-2 (2920-2575 SM)

Kerajaan Lama – Dinasti 3 – 8 (2575 – 2134 SM)

Masa Antara Pertama – Dinasti  9 – 10 (2134-2040 SM)

Kerajaan Tengah – Dinasti 11-12 (2040-1640 SM)

Masa Antara Kedua – Dinasti 13-17 (1640-1550 SM)

Kerajaan Baru – Dinasti 18-20 (1550-1070 SM)

Masa Antara Ketiga – Dinasti 21-25 (1070-712 SM)

Periode Akhir – Dinasti 26-30 dan Periode Persia (712-332 SM)

Periode Yunani- Roma – Dinasti Ptolemeus dan pemerintahan provinsi Roma (332SM – 395 M).

 

II. PADA MASA PARA BAPA BANGSA

Mesir sudah kuno pada masa Abraham, yang oleh kebanyakan para ahli diperkirakan mengunjungi Mesir (Kej 12:10-20) pada awal Masa Kerajaan Tengah. Yusuf muncul sebagai pegawai pemerintahan Mesir beberapa generasi sesudah Abraham (Kej 41:39-40). Ia memanfaatkan pemerintahan Mesir dan organisasinya yang efisien dan membuat persediaan gandum selama tujuh tahun panen raya sehingga negara itu dapat mengatasi masa kelaparan tujuh tahun berikutnya (Kej 41:34-36). Selama masa wabah kelaparan itu seluruh keluarga Yakub pindah ke Mesir, di mana mereka disambut dan diberi lahan untuk menggembalakan ternak mereka (Kej 45:16-46:7).

 

III. PADA MASA KELUARAN

Selama Masa Kerajaan Baru, Mesir membangun suatu kerajaan yang terbentang dari Sudan hingga Efrat. Para ahli pada umumnya menempatkan peristiwa Keluaran dan penaklukan Kanaan dalam periode ini – di masa firaun-firaun baru yang “tidak lagi mengenal Yusuf”, dan mengikuti kecurigaan umum atas orang-orang asing sebagai alasan untuk memperbudak keturunan Yakub (Kel 1:8-11). Keluaran dari Mesir merupakan peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah Israel: ceritanya dicantumkan dalam empat kitab : Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, dan bangsa Israel selalu mengingat Allah mereka sebagai Dia “yang membebaskan kamu dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan” (Kel 20:2; bdk Yos 24:17; Hak 2:12; 6:8; 1 Sam 8:8; 10:18; 1 Raj 8:16; 9:9; 2 Raj 17:7; Neh 9:9; Mzm 81:10; Yer 16:14).

 

IV. PENGARUH ATAS ISRAEL DAN YEHUDA

Mesir tidak dapat mempertahankan cakar kekuasaannya atas bangsa Israel, atau atas negeri Palestina atau atas negeri-negeri jajahan lainnya, tetapi ia tetap merupakan kekuatan besar di dalam politik Israel dan Yehuda. Firaun Sisak (oleh sejarawan Mesir dikenal sebagai Sosenk I, memerintah dari 945 hingga 924 SM) menyerbu Palestia dan menaklukkan Yerusalem (1 Raj 14:25-28; 2 Taw 12:2-9). Pengepungan Asyur atas Yerusalem pada masa pemerintahan Hizkia merupakan bagian dari perang besar Asyur dengan Mesir (bdk 2 Raj 19:9; Yes 37:9). Firaun Neko (Neko II) melakukan peperangan menahan naiknya kekuatan baru Babilon: Raja Yosia merintangi jalannya dan tewas karena luka di pertempuran Megido. Neko mengangkat Elyakim, putera Yosia, menjadi raja alih-alih Yoahaz, dan mengganti namanya menjadi Yoyakim (bdk 2 Taw 35:20). Neko dikalahkan di Karkemis pada tahun 605 oleh Nebukadnezar, dan dalam konflik selanjutnya Yehuda dan Yerusalem sama-sama dihancurkan, banyak penduduk Yehuda melarikan diri ke Mesir dengan membawa nabi Yeremia (Yer 41-44). Maka, dalam masa Pembuangan, peristiwa Keluaran secara simbolis terbalik keadaannya: Israel kembali lagi dibelenggu (bdk Yer 23:7-8).

 

V. PADA MASA MAKABE

Persia memperlakukan Mesir sebagai suatu satrapi (provinsi) dari kerajaannya. Efektivitas pemerintahan provinsi itu berbeda-beda derajatnya sampai Aleksander Agung menaklukkan Mesir di tahun 332. Aleksander mendirikan suatu kota baru, Aleksandria, yang menjadi ibukota baru bagi Mesir. Masa pemerintahan Makedonia yang singkat (332-304 SM) berakhir ketika mantan panglima perang Makedonia, Ptolemeus I Soter, yang mencuri jenasah Aleksander Agung memaklumkan diri sebagai raja Mesir. Dinasti Ptolemeus berlangsung dari 304 hingga 30 SM, dengan meluaskan pengaruh Helenisasi atas pemerintahan di Mesir. Aleksandria berkembang dan merupakan pemimpin dalam hal kebudayaan, intelektual dan perdagangan dunia kuno. Pada masa Makabe, Yudea sekali lagi terperangkap dalam persaingan antara Mesir (di bawah Ptolemeus) dan sebuah kerajaan kuat Timur Dekat (kerajaan Seleukus).

      Dengan kematian Kleopatra VII pada tahun 30 SM setelah kalah bersama Markus Antonius dalam pertempuran di Actium tahun 31 SM, Mesir jatuh ke tangan kekuasaan Roma dan dicaplok menjadi wilayah kekaisaran Roma.

 

VI. DI MASA PERJANJIAN BARU

Pada masa Perjanjian Baru ada komunitas besar Yahudi di Mesir (Yahudi Diaspora). Setelah kelahiran Tuhan, Yusuf diberitahu malaikat agar pergi ke Mesir membawa Maria dan kanak-kanak Yesus untuk menjauhi Herodes (Mat 2:13). Mereka tinggal di Mesir setidaknya satu atau dua tahun. Kemudian Yesus keluar dari Mesir, dan secara simbolis mengulangi Keluaran (Mat 2:15). Di tempat lain dalam PB, Mesir biasanya disebut dalam konteks cerita dalam kitab Kejadian atau Keluaran. Kitab Wahyu mengungkapkan kejahatan Yerusalem dengan menyebutnya “Sodom dan Mesir” (Why 11:8), sekali lagi menggunakan Mesir sebagai lambang belenggu rohani.

      Kekristenan didirikan di Aleksandria pada abad pertama M. Paulus tidak mengajar di sana tetapi Santo Markus secara tradisi dihormati sebagai pemimpin jemaat Kristen Mesir. Menjelang abad kedua, sudah ada himpunan umat beriman yang terorganisasi dengan baik di Mesir.

COP 27 PERUBAHAN IKLIM DAN KOMITMEN INDONESIA

 

Pada tanggal 9-10 November 2022, rombongan delegasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara, mengikuti rangkaian Pertemuan Tahunan Conference of the Parties (COP)-27 UNFCCC yang dilaksanakan di Sharm El Sheikh, Mesir. Delegasi Kementerian Keuangan memulai pertemuan dalam acara Coalition Meeting at COP27. Tema bahasan kali ini adalah perlunya sinergitas mengatasi dampak perubahan iklim dalam berbagai kebijakan ekonomi makro, khususnya dari sisi fiskal kebijakan ekonomi. Pertemuan juga fokus pada dukungan pengembangan adaptasi perubahan iklim, baik dari aspek substansi maupun keterlibatan institusi pendanaan yang selama ini terlalu dominan dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Dalam acara The Coalition of Finance Minister for Climate Action ini, Wamenkeu menyampaikan pidato pembukaan tentang peran Kemenkeu masing-masing negara dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim ke depannya. Indonesia berkomitmen untuk menerapkan rencana adaptasi akibat perubahan iklim dan tujuan utama dari program adaptasi tersebut adalah untuk menurunkan risiko dan kerentanan atas perubahan iklim di berbagai sektor. Usaha tersebut juga difokuskan terhadap ketahanan (resilience) di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan (ecosystem). Sir Nicholas Stern (Chairman Grantham Research Institute) seirama mendukung upaya mainstreaming isu perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan ekonomi makro di masing-masing negara.

Penguatan isu adaptasi perubahan iklim juga disampaikan beberapa panelis lainnya, diantaranya Sigrid Kaag (Menteri Keuangan Belanda), Mohamed Maait (Menteri Keuangan, Mesir), David Malpass (Presiden Direktur Bank Dunia), Kristalina Georgieva (Managing Director, IMF) serta Achim Steiner (Administrator, UNDP). Diskusi dipimpin oleh Pekka Moren, Coalition Co-Chair Sherpa dari Finlandia bersama dengan Masyita Crystallin, Coalition Co-Chair Sherpa dari Indonesia.

Para menteri menyuarakan pentingnya  meningkatkan pendanaan terhadap adaptasi perubahan iklim, kendati tantangan pendanaan global seperti inflasi yang tinggi dan aksesibilitas keuangan. Disinggung dalam pertemuan tersebut perlunya memperkuat dana lingkungan yang menarik lebih banyak modal dari sektor swasta.

Selanjutnya, dalam pertemuan “Unlocking Financial Resources for Investments in Climate Change and Energy Transition” yang digagas oleh Islamic Development Bank (IsDB), OPEC Fund for International Development dan Arab Coordination Group (ACG) diperkenalkan skema finansial baru (sedikitnya US$20 milyar) dan platform mendukung skema transisi energi global. Implementasi skema finansial itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang dalam mencapai target net zero emisi hingga 2050.

Komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim antara lain reformasi penganggaran untuk mendukung upaya mengatasi dampak perubahan iklim antara lain menciptakan berbagai skema pendanaan inovatif berbasis syariah baik melalui skema Souvereign Green Sukuk, Green Sukuk Retail serta SDG Bonds. Prioritas pemerintah dalam mendukung target komitmen NZE 2060 atau lebih cepat, melalui mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM) yang adalah percepatan pengakhiran periode masa operasional PLTU batu bara, sekaligus membangun pusat-pusat renewable energy (RE) sebagai  alternatif utama.

Pertemuan selanjutnya adalah UNFCCC Mandated Event: High Level Ministerial on New Collective Quantified Goal on climate finance (NCQG). NCQG membentuk target mobilisasi pendanaan baru,  sebelum 2025, minimal USD 100 miliar (as floor) di tahun 2025 dan seterusnya. Umumnya, para pihak sepakat bahwa komitmen mobilisasi pendanaan dalam NCQG perlu mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, mencerminkan kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang. Beberapa negara mengungkapkan pentingnya akses pendanaan untuk negara berkembang  dalam kerangka kewajiban dukungan negara maju kepada negara berkembang. Sementara negara-negara maju berpendirian bahwa NCQG adalah komitmen pendanaan global dan semua pihak perlu mengambil peran. Untuk mencapai triliunan dolar dana yang dibutuhkan untuk membatasi kenaikan suhu global 1,5 derajat, pendanaan publik saja tidak cukup, dan sektor swasta perlu untuk berkontribusi.

Pada hari kedua para menteri keuangan dalam Pertemuan Tahunan COP-27 memulai  acara dengan Breakfast Coalition Meeting bersama World Meteorological Organization (WMO).  Climate Coalition  berupaya menghubungkan data keuangan, data iklim, dan kinerja ekonomi. Desain kebijakan ekonomi memang perlu mempertimbangkan data iklim, untuk mengukur dampak perubahan iklim terhadap masyarakat. Perlu capacity building agar para pegawai di Kementerian Keuangan dapat memahami data iklim, dan mengintegrasikannya dalam mendesain kebijakan. Salah satu upaya Indonesia terkait risiko bencana alam, adalah membentuk pooling fund bencana.

Dalam pertemuan bilateral dibahas beberapa topik utama terkait komitmen baru pendanaan iklim untuk menggantikan skema 100 billion USD dalam formasi New Collective Quantified Goal (NCQG), pendanaan adaptasi perubahan iklim, support Climate Coalition untuk COP-27, serta pembahasan potensi kerjasama yang lebih luas dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon, serta potensi mobilisasi pendanaan swasta.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)  banyak membagi pengalaman dalam membangun kerjasama dan pengelolaan dana iklim, dan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan donor atau investor. Sesuai arahan Menteri Keuangan BPDLH harus dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas serta menjaga tatakelola pengelolaan keuangan. Melalui mekanisme ‘soft diplomacy’  diharapkan COP-27 dapat menjadi forum untuk mendapatkan masukan demi perbaikan pengelolaan dana lingkungan hidup ke depannya.