Lanjutan dari: PROYEKSI SITUASI 2023
Makro Ekonomi
Sudah ditulis di depan bahwa pertumbuhan ekonomi 2023 akan berada dalam rentang antara 5,1-5,4%, dengan proyeksi optimal 5,3%.
Laju inflasi 2023 dijaga dalam rentang sasaran inflasi 3,0 ± 1,0 dengan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan dan energi serta intervensi harga. Proyeksi optimal 3,3%.
Suku bunga. Fundamental makro ekonomi yang terjaga baik, serta strategi pembiayaan yang pruden dan kredibel akan terus dilakukan sehingga dapat menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan investor untuk berinvestasi pada pasar domestik. Tingkat suku bunga diproyeksikan 7,9%.
Nilai Tukar IDR. Solidnya fundamental ekonomi domestik dan reformasi struktural yang berkesinambungan serta bauran kebijakan fiskal dan moneter akan menopang stabilitas nilai tukar Rupiah. Pada 2022 rentang fluktuasi IDR sekitar Rp 14.500-Rp 14.900 per dolar AS. Pada 2023 diproyeksikan rata-rata Rp 14.750 per dolar AS.
Harga Minyak Mentah Dunia. Dalam 2022 rentang fluktuasi harga minyak antara AS$95-105 per barel. Harga minyak mentah di tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perang Rusia-Ukraina, perkembangan kasus Covid-19 di Tiongkok, dan resesi ekonomi serta keberlanjutan sanksi yang dikenakan pada Iran dan Venezuela. Proyeksi harga minyak mentah 2023 AS$90 per barel.
Produksi Minyak Mentah dan Gas bumi Indonesia. Berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan diantaranya mendorong percepatan proyek-proyek migas baru, menjaga level produksi lapangan eksisting, serta perbaikan regulasi dan insentif fiskal. Proyeksi produksi minyak bumi 2023 sekitar 660.000 barel per hari (dari rentang 625.000 - 630.000 barel per hari pada 2022), sedang produksi gas alam diproyeksikan 1.050.000 barel setara minyak per hari (dari rentang antara 956.000-964.000 barel setara minyak per hari pada 2022).
APBN 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih menjadi unsur penting dalam pembentukan angka pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Negara 2023 dianggarkan Rp2.443,6 triliun (tumbuh 0,3% dari outlook 2022), Belanja Negara diproyeksikan Rp3.041,7 T (turun 4,0% dari outlook 2022) dalam rangka pelaksanaan konsolidasi fiskal. Maka akan terdapat Defisit Anggaran sebesar (Rp598,2 Triliun) yang masih akan dicarikan pendanaannya dari dana pembiayaan utang yang turun sekitar 8,1% terhadap outlook 2022. Dengan demikian didapatkan keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Porsi pendapatan negara dari Perpajakan 2023 dianggarkan Rp2.016,9 Triliun. Tumbuh 4,8% dari outlook 2022 seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik serta implementasi perpajakan.
Porsi pendapatan negara dari pos di luar pajak 2023 dianggarkan Rp426,3 Triliun. Dari Hibah dianggarkan sebesar Rp0,4 Triliun.
Belanja Pemerintah Pusat 2023 dianggarkan Rp2.230,0 Triliun. Alokasi belanja pemerintah pusat turun 5,9% dari outlook 2022 dikarenakan peningkatan kualitas belanja (spending better) dan konsolidasi fiskal. Kebijakan: Memenuhi kebutuhan belanja prioritas; Melanjutkan pembangunan SDM. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif dan berdaya saing, melalui: - peningkatan kualitas pendidikan - transformasi sistem kesehatan - akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif. Pembangunan Infrastruktur; Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, Meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi, Meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi, Melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas, Meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah, Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya. Melalui belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp993,2 Triliun. Dan belanja non Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.236,9 Triliun untuk mengantisipasi ketidakpastian di tengah situasi global saat ini di mana APBN menjalankan perannya sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat. Transfer ke Daerah 2023 dianggarkan Rp811,7 Triliun. Alokasi transfer ke daerah meningkat Rp12,6 triliun atau 1,6% dari outlook 2022, terutama karena peningkatan DAU (Dana Alokasi Umum).
Jumlah guru yang pensiun diproyeksikan 46.867 orang pada 2023, lalu meningkat pada 2024 sebanyak 64.773 pada 2024. Untuk mengisi kekosongan guru Pemerintah membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 2021 dan lebih ditingkatkan pada 2023.
Kondisi Sosial
Angka pengangguran akan bertambah dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan efek COVID-19. Pengangguran pada Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang atau 5,83 persen dari angkatan kerja, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki pada Agustus 2022 sebesar 83,87 persen lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja sektor informal Agustus 2022 mengalami peningkatan 3 persen dari periode yang sama tahun 2021, ini karena meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja mandiri yakni 22,04 persen, sejak pandemi COVID-19. Namun sektor formal pertumbuhannya melambat , karena penurunan pekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap, yang pada tahun 2020 terserap sebanyak 3,15% dan di tahun 2022 terserap hanya 3,04 persen
Tingkat pengangguran terbuka pada wilayah perkotaan Agustus 2022 sebesar 3,43 persen atau turun 0,74 persen dari Agustus 2021, terutama karena PHK di berbagai sektor industri. Dampak pandemi COVID-19 masih membuat 0,24 juta orang menganggur, yang sementara tidak bekerja sebesar 0,11 juta orang, dan 3,48 juta orang mengalami pengurangan jam kerja (shorter hour) plus 0,32 juta orang yang bukan angkatan kerja (BAK), sehingga jumlah penduduk yang terdampak pandemi COVID-19 seluruhnya 4,15 juta orang.
Angka kemiskinan masih akan mendapat tekanan di awal tahun 2023. Penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen dari jumlah penduduk di Indonesia atau 26,16 juta orang, angka ini lebih tinggi dari angka sebelum COVID-19 yakni 9,41 persen pada Maret 2019. Namun sudah menunjukkan penurunan dari tahun 2020, terlihat dari angka rasio gini yang sudah mendekati angka pra COVID-19, serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang mulai mengecil. Penurunan persentase kemiskinan adalah karena pemerintah memberi bantalan berupa program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sebagainya.
Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 230,21 Triliun Rupiah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih hadir hingga tahun 2022. Di tahun 2023 pemerintah tepatnya Kementerian Keuangan tidak lagi mengalokasikan dana PEN, tetapi anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan secara langsung melalui belanja pemerintah pusat kepada Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Non K/L. Pada tahun 2023 ini, pemerintah mengalokasi dana sebesar 148,56 Triliun Rupiah untuk beberapa program, seperti PKH, KIP dan Prakerja yang sudah ada dari tahun 2020, juga beberapa program yang dapat mengurangi beban masyarakat seperti kartu sembako, subsidi listrik dan sebagainya. Diharapkan berbagai program ini dapat menjadi bantalan untuk banyak pihak yang terkena dampak ketidakstabilan perekonomian pada tahun 2023.
Tahun 2023 dalam melaksanakan politik luar negeri akan tergantung pada kemampuan kita meyakinkan berbagai negara untuk duduk bersama dan berdialog, menghentikan konflik terbuka, dan membangun konsensus.
Penetapan kandidat dan kampanye — akan dimulai bulan November, namun dari pertengahan tahun biasanya sudah terjadi kampanye pendahuluan yang memanaskan situasi. Akan terjadi fragmentasi masyarakat karena model kampanye pencitraan yang menimbulkan pro dan kontra dibumbui maraknya hoaks.