Ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, banyak negara, termasuk yang besar dan kuat, ternyata tidak siap menghadapi krisis kesehatan yang merebak cepat itu. Kelemahan yang sudah ada sebelum pandemi, menjadi mengemuka: misalnya ketimpangan dalam kesehatan masyarakat dan kurangnya komunikasi antara sistem kementerian kesehatan dan sistem pelaksana layanan kesehatan masyarakat. Banyak rencana penanggulangan krisis yang di atas kertas bagus, gagal dalam pelaksanaan. Alhasil, sistem kesehatan tidak sebanding dengan ancaman akut yang dihadapi. Kritik bertaburan sekitar respon penanggulangan awal dari sistem kesehatan nasional sampai soal cacar monyet yang dinyatakan WHO sebagai keprihatinan yang perlu diwaspadai pada 23 Juli 2022, yang menunjukkan banyak diperlukan pembenahan.
Kini banyak pemerintah melakukan investasi untuk membenahi kesiapan dalam menghadapi pandemi masa depan. Investasi untuk kesiapan menurut pengalaman yang lalu merupakan langkah yang lebih ekonomis ketimbang respon reaktif menghadapi pandemi.
Sidang Umum Kesehatan Dunia bulan Mei 2022 di Jenewa mengusung tema Forum Kesiapan Menghadapi Pandemi. Dari suatu penelitian dalam rangka itu menunjukkan lima kapabilitas yang diperlukan untuk menghadapi merebaknya wabah infeksi: pencegahan epidemis; identifikasi dan kewaspadaan atas ancaman; kesiapan darurat dan operasi respon; manufaktur darurat, pengadaan dan manajemen rantai pembekalan logistik, dan akses pada inovasi.
Kelima kapabilitas itu perlu ditopang oleh seperangkat pendukung yang didesain siap diwujudkan lintas sektoral, dengan memiliki aspek yang khas untuk kesiapan menghadapi pandemi, yaitu: teknologi dan data, komunikasi publik, keuangan, talenta sebagai sumberdaya penting ilmiah-klinis-operasional, desain organisasi, dan kemitraan. Keberhasilan kesiapan menghadapi pandemi akan sukses jika berfungsinya lebih luas melampaui batasan sistem kesehatan dan lansekap manajemen kedaruratan.
Pada pihak pemerintah empat bidang menjadi fokus yang membantu peningkatan kesiapan itu. Di masa lalu keempat bidang ini kekurangan perhatian dan mengemuka sebagai kerentanan selama Pandemi-Covid 19.
1. Menjamin akses pada inovasi. Inovasi biomedis telah menyelamatkan jutaan orang selama krisis COVID-19, namun jaminan penuh dan merata akan buah hasilnya tetap akan menjadi tantangan. Dalam kasus vaksin COVID-19, negara2 berpenghasilan tinggi akses itu tersedia lebih awal dan lebih luas dibanding negara2 berpenghasilan rendah. Distribusi vaksin cacar monyet menghadapi tantangan yang serupa. Untuk mengatasinya diperlukan kapasitas dan alokasi. Ini menyangkut taksiran keperluan pendanaan untuk peningkatan kapasitas pembuatan vaksin global dan untuk langkah-langkah lainnya. Diperlukan kesepakatan di antara negera-negara, mana yang berhak mendapat manfaat lebih dulu dari kapasitas ini sewaktu timbul keperluan. Dari suatu baku prestasi negara-negara dapat membuat jadwal mundur ke belakang. Misalnya, mereka dapat memastikan jaminan bahwa warga yang berisiko tinggi bisa mendapatkan akses pada vaksin baru dalam tiga bulan dan semua warga mendapatkannya dalam enam bulan. Untuk itu diperlukan kombinasi pembangunan kapasitas manufaktur lokal dan perjanjian dengan manufaktur di negara lain.
2. Investasi dalamsistem data kesehatan masyarakat dan IT. Pada tahap awal pandemi COVID-19, banyak negara mendapat pelajaran dari pengalaman bagaimana kurangnya investasi dalam data kesehatan masyakarat, analisis, dan teknologi menghambat efektivitas respon penanggulangan krisis. Integrasi data kesehatan umum dan sistem data pemberi layanan kesehatan untuk mengetahui kapasitas tempat tidur dan ketersediaan preparat ventilator merupakan hal yang sangat memprihatinkan selama COVID-19, dan memerlukan tindakan ad hoc dari titik awal. Pelaporan kasus monkeypox juga demikian bervariasi lintas yurisdiksi. Infrastruktur minimal IT yang ada di banyak tempat disediakan untuk memudahkan komunikasi kepada pangsa penduduk yang menjadi target khusus. Sistem pemantauan penyakit menular sering mengandalkan proses pengolahan data intensif on time untuk memadukan macam-macam data yang berbeda. Bahkan negara seperti AS pun harus membenahi kesenjangan dalam bidang ini. Pendanaan baru diperlukan untuk membangun kapasitas jangka panjang yang menciptakan kemajuan terukur dan menjembatani sektor kesehatan dengan sektor-sektor lainnya dalam pemerintahan.
3. Rencana respon cepat operasi penanggulangan besar-besaran. Menyiapkan diri menghadapi perkembangan awal epidemi biasa bisa sangat kedodoran di pihak pelaksana. Kasus COVID-19 menyebar secara eksponensial di masa awal pandemi, namun persiapan secara eksponensial juga sangat berat untuk sistem manusia. Pemerintah dapat meningkatkan respon penganggulangan pandemi masa depan dengan menyusun rencana-rencana sedemikian sehingga perluasan skala merupakan pencet tombol aktivasi protokol dan sumberdaya yang telah tersedia. Misalnya, pengadaan logistik dapat ditingkatkan dari protokol standar kepada protokol darurat. Cadangan peralatan perlindungan pribadi dapat langsung digunakan. Dan staf yang telah dikenali dan terlatih namun diliburkan semasa "biasa" dapat dikerahkan bergabung dalam tim penanggulangan darurat dengan segera.
4. Menyiapkan tatakelola penanggulangan efektif. Pada awal 2020, COVID-19 dengan cepat membuat eskalasi dari manajemen tim penanggungan penyakit infeksi biasa menjadi isyu kepala negara. Forum Kesiapan Jenewa mengungkapkan pentingnya mekanisme yang efektif untuk melibatkan pemimpin pemerintahan yang lebih tinggi. Negara-negara dengan proses yang memungkinkan keahlian teknis yang relevan didengarkan seraya meningkatkan level pengambilan keputusan yang memadai pada umumnya memeroleh keberhasilan menghadapi pandemi yang lalu. Pemimpin terbaik di masa biasa-biasa saja belum tentu orang yang tepat di masa krisis untuk menyusun respon yang cepat dan tepat. Identifikasi dini pemimpin darurat yang diperlukan dapat membantu menjamin operasi respon penanggulangan yang lancar dan efektif. Sejauh mana sentralisasi dan desentralisasi dalam hal ini juga perlu ditata. Beberapa fungsi seperti R&D danpenilaian evidensi, biasanya berada di lingkungan pemerintah pusat, sedang komunikasi dengan warga, biasanya lebih baik dilakukan pemerintah daerah. Namun semuanya bergantung pada etos dan kesiapan kerja masing-masing level, pembagian peran yang disepakai lebih dulu dalam rencana penanggulangan dapat menjadi jaminan bagi respon penanggulangan yang lancar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar